Berbagai peristiwa besar mewarnai Indonesia di pekan kedua bulan November 2026, mulai dari pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hingga demo mahasiswa di Yogyakarta yang diwarnai kericuhan.
Isu-isu lain seperti kebakaran hutan juga masih menjadi sorotan, khususnya di Papua. Sementara itu, di media sosial ramai kabar soal Raffi Ahmad mengerjakan program publikasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) senilai Rp14,7 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Berbagai isu tersebut dirangkum RadVoice Indonesia dalam Weekly Issues Recap kali ini.
Gibran Mengundurkan Diri dari Jabatannya Sebagai Wakil Presiden

Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden. (Foto oleh Kemensetneg)
Summary
Gibran Rakabuming Raka resmi mengajukan surat pengunduran diri dari jabatan wakil presiden kepada Presiden Prabowo Subianto dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis, 12 November 2026.
Alasan pengunduran diri Gibran tidak disampaikan secara resmi, tetapi langkah ini dikaitkan dengan persoalan administrasi bukti kelulusan setingkat SMA.
Hal ini merujuk pada temuan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya yang tidak menemukan bukti ijazah setingkat SMA sebagai dasar penerbitan surat penyetaraan pendidikan Gibran ketika mendaftar sebagai cawapres.
Setelah pengunduran diri ini, MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk menentukan wakil presiden pengganti.
Why It Matters
Pergantian wakil presiden bisa mengubah arah kebijakan pemerintah. Sebab, jabatan ini punya peran strategis dalam membantu presiden mengoordinasikan program prioritas.
Selain itu, proses pemilihan wakil presiden bisa menimbulkan gejolak politik yang tidak hanya berpengaruh pada elite, tetapi juga rakyat.
Key Insight
Peristiwa ini menunjukkan bahwa proses administrasi di Indonesia masih harus dievaluasi secara menyeluruh, khususnya berkaitan dengan hal sebesar pemilu.
Kesalahan sekecil apa pun seharusnya tidak terjadi dalam verifikasi administrasi pemilihan presiden dan wakil presiden, karena dampaknya besar bagi negara.
Demo di Yogyakarta Berakhir Ricuh, Polisi Diduga Terlibat

Ilustrasi aksi demonstrasi di Titik Nol Kilometer Yogyakarta. (Foto oleh M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com)
Summary
Bertepatan dengan Hari Pahlawan pada 10 November 2026, sejumlah mahasiswa dan masyarakat mengadakan aksi demo, salah satunya di Yogyakarta. Namun, unjuk rasa di Kota Pelajar tersebut menjadi sorotan nasional karena berakhir ricuh.
Berdasarkan kesaksian sejumlah peserta aksi di media sosial, unjuk rasa berlangsung kondusif di perempatan Titik Nol Kilometer. Mahasiswa dan masyarakat dari berbagai kalangan menyampaikan keluh kesah mereka.
Situasi berubah saat malam tiba. Setelah pukul 18.00 WIB, kerusuhan terjadi mulai dari perusakan Gedung DPRD hingga aksi kekerasan. Namun, pihak yang melakukan kerusuhan tersebut belum diketahui.
Kerusuhan kemudian bergeser ke arah Universitas Gadjah Mada (UGM). Gas air mata dilaporkan mengenai mahasiswa dan sejumlah warga, termasuk yang berada di rumah sakit sekitar seperti RS Panti Rapih. Polisi diduga terlibat dalam kekerasan tersebut.
UGM mengecam kekerasan dalam aksi penyampaian pendapat mahasiswa. Kampus juga mendampingi mahasiswa yang menjadi korban salah tangkap akibat kerusuhan ini.
Why It Matters
Menyampaikan pendapat adalah hak bagi seluruh masyarakat di negara demokrasi. Aparat seharusnya tidak bertindak represif, melainkan mengamankan jalannya aksi.
Kampus dan rumah sakit seharusnya tidak menjadi lokasi yang terdampak, bahkan dalam perang sekalipun. Namun, beberapa selongsong gas air mata diduga ditemukan di area UGM dan tidak jauh dari RS Panti Rapih.
Sejumlah mahasiswa yang menjadi korban salah tangkap juga menjadi teguran penting bagi aparat, karena tindakan itu mengganggu kehidupan mereka.
Key Insight
Pengamanan aksi demo harus menjamin keselamatan peserta, bukan malah membahayakan mereka.
Aturan bahwa kampus dan rumah sakit tidak boleh terdampak aksi serupa juga harus dipatuhi siapa pun. Pelanggarnya perlu dihukum tegas agar ada efek jera.
Baca juga: Weekly Issues Recap: Pasar Modal Tertekan, Karhutla Meluas, Pemerintah Disorot
Heboh Raffi Ahmad dan Kontrak Rp14,7 Miliar dari KKP

Artis sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad dan istirnya, Nagita Slavina. (Foto oleh Raffi Ahmad/Instagram)
Summary
Raffi Ahmad, artis sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, menjadi sorotan setelah perusahaannya, PT Rans Animasi Indonesia, diketahui mendapatkan kontrak Rp14,7 miliar dalam program publikasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Temuan ini pertama kali diungkap oleh Indonesia Corruption Watch (ICW). Lembaga tersebut juga menyoroti efisiensi anggaran yang digaungkan pemerintah dan mempertanyakan urgensi kontrak tersebut.
KKP menjelaskan bahwa penunjukan perusahaan Raffi Ahmad merupakan bagian dari strategi komunikasi multiplatform. KKP juga menyebut mitra publikasi dipilih berdasarkan jangkauan konten.
Why It Matters
Status Raffi Ahmad sebagai utusan khusus presiden menimbulkan pertanyaan soal bagaimana proses pemilihan perusahaan yang dikontrak KKP. Sebab, kontrak sebesar Rp14,7 miliar seharusnya melalui proses tender.
Status Raffi sebagai bagian dari pemerintah dikhawatirkan membuka peluang konflik kepentingan dalam penunjukan perusahaannya.
Selain itu, mengutip ICW, perlu dijelaskan apa urgensi program tersebut, padahal pemerintah berkali-kali mengatakan sedang berhemat.
Key Insight
Dalam negara demokrasi, transparansi APBN sangat penting, sebab masyarakat berhak tahu untuk apa uang pajaknya dibelanjakan.
Selain itu, masing-masing lembaga pemerintah harus memastikan anggaran digunakan secara efisien.
Aturan tegas untuk mencegah konflik kepentingan juga perlu diterapkan agar hal semacam ini tidak kembali meresahkan masyarakat.
Dua Helikopter Jatuh Saat Menangani Karhutla

Kepala BNPB Kristomei Sianturi menyampaikan keterangan pers. (Foto oleh BNPB)
Summary
Sebuah helikopter jatuh dalam misi memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), di Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, pada Minggu, 8 November 2026.
Kecelakaan ini menyusul insiden serupa pada Rabu, 4 November 2026, ketika helikopter milik TNI Angkatan Darat (AD) jatuh di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkapkan bahwa satu kru yang sempat hilang usai insiden di Kalimantan Selatan telah ditemukan meninggal dunia. Sementara itu, insiden di Kalimantan Tengah menewaskan tiga orang dan melukai lima lainnya.
Why It Matters
Karhutla tahun 2026 menjadi yang terparah dalam beberapa tahun terakhir. Dampaknya tidak hanya mengganggu manusia, flora, dan fauna di Indonesia, tetapi juga negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.
Insiden berulang ini menunjukkan personel garis depan menghadapi risiko tinggi saat berupaya mengendalikan titik api.
Key Insight
Dua insiden helikopter jatuh ini menunjukkan pemerintah harus lebih serius menangani karhutla, mulai dari mitigasi, agar kebakaran besar yang sulit dikendalikan tidak terjadi lagi saat musim kemarau.
Dua kecelakaan ini juga harus menjadi pengingat untuk mengevaluasi standar keselamatan penerbangan dan kesiapan tim di lapangan.
Baca juga: Weekly Issues Recap: Demo Mahasiswa Sumpah Pemuda hingga Kebocoran Data Aplikasi Fore
Indonesia Masih Membara, Karhutla di Papua Selatan Meluas

Ilustrasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Indonesia 2026. (Foto oleh Bidang Komunikasi Kebencanaan BNPB)
Summary
Kebakaran di Indonesia perlahan bergeser dari Sumatra dan Kalimantan, dan kini semakin meluas di Papua Selatan. Pada Selasa, 10 November 2026, jumlah titik api tercatat naik 94 persen.
BNPB mencatat setidaknya ada 342 titik api yang masih aktif. Luas lahan yang terbakar di Papua Selatan pun mencapai sekitar 398 hektare.
BNPB menekan laju kebakaran dengan sejumlah langkah, antara lain operasi modifikasi cuaca (OMC) dan patroli di lapangan.
Why It Matters
Papua memiliki kekayaan alam yang melimpah. Hutan di Papua tidak hanya menyimpan berbagai jenis tanaman, tetapi juga menjadi tempat hidup satwa endemik.
Kebakaran jelas mengganggu kehidupan masyarakat Papua. Selain itu, kerusakan ekosistem hutan yang sudah terbentuk selama ini juga harus ditangani serius.
Jika karhutla terus menyebar, ekosistem hutan Papua dan satwa endemik yang hidup di dalamnya akan sulit dipulihkan.
Key Insight
Pemerintah harus mengerahkan semua tenaga untuk segera menghentikan sebaran api di Papua, sebab jika terlambat, dampaknya akan besar bagi ekosistem hutan di sana.
Musim kemarau tidak bisa dijadikan alasan utama mengapa karhutla tahun ini begitu parah. Mitigasi seharusnya sudah dilakukan dengan serius sebelum musim ini tiba, mengingat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sudah mengeluarkan peringatan sejak jauh hari.
Kesimpulan
Pekan ini diwarnai persoalan tata kelola dan akuntabilitas, dari tingkat elite hingga lapangan. Pengunduran diri Wakil Presiden Gibran, yang dikaitkan dengan masalah bukti kelulusan setingkat SMA, menegaskan pentingnya verifikasi administrasi dalam pemilu. MPR kini punya waktu maksimal 60 hari untuk menentukan penggantinya.
Di sisi lain, demo Hari Pahlawan di Yogyakarta berakhir ricuh dan memunculkan dugaan keterlibatan aparat dalam kekerasan, termasuk penggunaan gas air mata di sekitar kampus dan rumah sakit.
Sementara itu, kontrak publikasi KKP senilai Rp14,7 miliar untuk perusahaan milik Raffi Ahmad memantik pertanyaan soal transparansi anggaran dan potensi konflik kepentingan, di tengah kebijakan efisiensi.
Karhutla juga masih jadi sorotan. Dua helikopter jatuh saat operasi pemadaman dan memakan korban jiwa, sementara titik api bergeser dan meluas ke Papua Selatan. Benang merahnya: pemerintah dituntut lebih transparan, lebih akuntabel, dan lebih siap dalam mitigasi.
