Pada 15 Agustus 2026, gempa bermagnitudo 7,7 mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur, dan menyebabkan puluhan orang meninggal dunia. Dua hari kemudian, pemerintah tetap menggelar rangkaian perayaan HUT ke-81 RI, termasuk karnaval di Monas.
Situasi tersebut membuat saya berpikir tentang bagaimana sebuah keputusan pemerintah dapat dipandang berbeda oleh masyarakat, terutama ketika keputusan itu dibuat di tengah situasi krisis.
Bagi sebagian orang, perayaan kemerdekaan mungkin tetap penting untuk dilakukan. Namun, bagi masyarakat yang sedang menghadapi kehilangan akibat bencana, suasana perayaan tersebut bisa terasa berbeda.
Pemikiran tentang empati dalam politik ini kemudian semakin muncul setelah saya melihat sebuah video TikTok yang membahas antara pandangan politik seseorang dengan cara mereka melihat isu-isu kemanusiaan. Dari situ, saya mulai bertanya-tanya: sejauh mana empati seharusnya menjadi bagian dari cara kita melihat politik? Dan bagaimana empati dapat terlihat dalam keputusan serta respons para pemegang kekuasaan?
Pertanyaan tersebut kemudian membuat saya penasaran untuk melihat lebih jauh hubungan antara empati, komunikasi politik, dan cara pemerintah merespons isu-isu kemanusiaan.
Dalam personal insight kali ini di RadVoice Indonesia, saya akan membahas mengapa komunikasi politik tidak cukup hanya menyampaikan kebijakan, tetapi juga perlu memahami dampaknya terhadap masyarakat.
Baca juga: Di Balik Bahasa Gaul Gen Z: Fenomena ‘Orang Have, Enough, dan Haven’t’ yang Viral
Apa Itu Empati dalam Konteks Politik?
Empati bukan sekadar bersikap baik kepada orang lain. Empati adalah kemampuan untuk memahami pengalaman emosional seseorang, dan untuk sesaat, menempatkan diri dalam perasaan tersebut.
Dalam politik, empati berarti kemampuan para pemimpin, pejabat, dan pelaku politik untuk mencoba memahami pengalaman dan kondisi warga yang terdampak oleh keputusan maupun situasi yang sedang terjadi.
Empati Saat Pemerintah Menerima Kritik
Kemampuan untuk memahami perspektif orang lain juga penting ketika pemerintah menerima kritik. Sebab, perlu dipahami bahwa masyarakat tidak selalu menyampaikan kritik hanya untuk menentang pemerintah.
Di balik sebuah kritik, bisa ada pengalaman, kekhawatiran, atau kebutuhan yang ingin disampaikan. Karena itu, memahami kritik seharusnya tidak berhenti pada apakah pemerintah setuju atau tidak dengan isi kritik tersebut, tetapi juga pada alasan yang membuat masyarakat menyampaikannya.
Selama ini, kritik dari masyarakat sering kali dikaitkan dengan gangguan terhadap stabilitas. Pemerintah memang menyatakan menghormati kritik, tetapi juga menyinggung agar kritik tidak sampai mengganggu stabilitas nasional.
Padahal, cara pemerintah merespons kritik juga dapat memengaruhi pesan yang diterima masyarakat. Ketika kritik terus dianggap sebagai gangguan, masyarakat dapat merasa bahwa keluhan mereka tidak benar-benar didengar atau dianggap penting.
Dalam tulisannya di The Conversation, Wawan Kurniawan, peneliti di Laboratorium Psikologi UI, menjelaskan bahwa demokrasi dapat melemah ketika masyarakat mulai merasa bahwa kritik mereka sia-sia. Ketika publik terus menghadapi tekanan dan merasa suaranya tidak membawa perubahan, muncul apa yang disebut sebagai democratic fatigue, yaitu kelelahan ketika politik terasa semakin sulit untuk diubah.
Di titik ini, empati berperan. Dengan mencoba memahami alasan di balik sebuah kritik, pemerintah menunjukkan bahwa suara warga didengar, sehingga masyarakat tidak sampai merasa kritiknya sia-sia.
Baca juga: Dari Insiden Atlet ke Krisis Brand: Bagaimana Hyrox Menangani Kontroversi Beijing?
Empati dalam Politik Terlihat dari Cara Pemerintah Merespons Krisis
Namun, kemampuan tersebut tidak hanya diuji ketika pemerintah menerima kritik. Dalam situasi krisis, keputusan dan tindakan pemerintah juga menjadi ruang untuk melihat sejauh mana perspektif masyarakat ikut dipertimbangkan.
Contoh yang membuat saya kembali memikirkan hal ini adalah peringatan HUT ke-81 RI yang saya singgung di awal tulisan. Ketika pemerintah menggelar perayaan, sejumlah masyarakat Indonesia masih menghadapi dampak gempa di Flores.
Di sisi lain, pemerintah juga menunjukkan kehadirannya di lokasi bencana. Menko PMK Pratikno dan Kepala BNPB Suharyanto mengikuti upacara HUT ke-81 RI di Ruteng, Manggarai, salah satu lokasi terdampak gempa, dan tidak hadir di Istana. Pemerintah juga menyatakan akan tetap memastikan penanganan korban berjalan di tengah perayaan kemerdekaan.
Bagi saya, merayakan kemerdekaan tetap merupakan hal penting. Namun, sebagai warga, saya juga merasa sulit untuk merayakan sepenuhnya ketika pada saat yang sama ada masyarakat yang sedang kehilangan rumah, keluarga, atau tempat untuk merasa aman.
Saya kemudian mencoba membayangkan jika posisi tersebut terjadi pada saya. Jika saya kehilangan anggota keluarga atau harus mengungsi akibat bencana, seperti apa rasanya melihat perayaan nasional berlangsung seperti biasa?
Dari situ saya mencoba membalik posisi. Jika saya berada di posisi pengambil keputusan, apa yang akan saya lakukan? Tentu, tidak mungkin semua kegiatan nasional dihentikan setiap kali terjadi bencana. Namun, saya mungkin akan mempertimbangkan bagaimana sebuah perayaan tetap dapat berlangsung tanpa mengabaikan suasana duka yang sedang dialami sebagian masyarakat.
Dari pertanyaan tersebut, saya melihat bahwa empati dalam politik kadang terlihat dari bagaimana sebuah keputusan dibuat, dikomunikasikan, dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang sedang mengalaminya.
Seperti Apa Komunikasi Politik yang Empatik?
Saya menemukan karya ilmiah yang membahas bagaimana komunikasi politik yang tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat dapat memengaruhi kepercayaan publik. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa komunikasi pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan kebijakan, tetapi juga perlu memperhatikan respons masyarakat, keterbukaan informasi, dan cara pemerintah menangani kritik maupun kontroversi.
Hal ini menjadi semakin penting ketika pemerintah berkomunikasi di tengah situasi krisis, seperti bencana. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi mengenai apa yang terjadi, tetapi juga perlu merasa bahwa kondisi mereka dipahami.
Menurut saya, empati dalam komunikasi politik dapat terlihat dari hal-hal sederhana. Pemerintah perlu mendengarkan kritik dan kekhawatiran masyarakat, mengakui persoalan yang mereka hadapi, serta memberikan penjelasan mengenai keputusan yang diambil.
Jika memang ada langkah yang perlu dilakukan, respons tersebut juga perlu terlihat dalam tindakan, bukan berhenti pada pernyataan.
Ini bukan berarti pemerintah harus selalu menyetujui kritik masyarakat. Namun, ada perbedaan antara tidak menyetujui sebuah kritik dan mengabaikannya.
Pemerintah tetap dapat mempertahankan sebuah kebijakan sambil menjelaskan alasan di balik keputusan tersebut dan menunjukkan bahwa dampaknya terhadap masyarakat telah dipertimbangkan.
Baca juga: Weekly Issues Recap: Pidato Prabowo Disorot, Ancaman Influenza A, hingga Asian Games 2026
Kesimpulan
Kembali ke pertanyaan di awal, sejauh mana empati seharusnya menjadi bagian dari politik?
Menurut saya, empati bukan pengganti kebijakan yang baik, tetapi menjadi bagian penting dari cara sebuah kebijakan dikomunikasikan dan diterima oleh masyarakat. Komunikasi politik yang empatik bukan hanya tentang memilih kata-kata yang terdengar lebih lembut.
Empati juga terlihat dari kesediaan untuk memahami kondisi masyarakat sebelum merespons dan mempertimbangkan bagaimana sebuah keputusan akan diterima oleh mereka yang terdampak.
Contoh gempa Flores dan perayaan HUT ke-81 RI hanyalah satu dari banyak situasi di mana hal ini diuji. Sebagai warga, kita bisa mulai dari hal yang sama dengan mencoba memahami pengalaman orang lain sebelum menilai.
