Government relations atau hubungan pemerintah merupakan salah satu jenis public relations yang berkaitan dengan komunikasi antara perusahaan dan pemerintah.
Keberadaannya dinilai semakin penting agar perusahaan memahami proses pembuatan kebijakan.
Jika dijalankan dengan benar dan transparan, praktik government relations dapat menciptakan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat maupun dunia usaha.
RadVoice Indonesia membahas lebih dalam tentang government relations sebagai berikut.
Saylor Academy menjelaskan, government relations adalah jenis PR yang menangani bagaimana suatu organisasi atau perusahaan berkomunikasi dengan pemerintah, regulator pemerintah, atau cabang legislatif dari pemerintah.
Bentuk komunikasi ini biasanya melibatkan pembahasan undang-undang atau kebijakan, program atau proyek pemerintah, alokasi dana pemerintah, dan lainnya.
Baca juga: 3+ Tips Menulis Press Release Pemerintahan, Gunakan Bahasa Sederhana
Untuk itu, seorang praktisi government relations harus dapat menjadi mediator yang baik, mampu membangun hubungan yang positif dengan pemerintah, hingga mengelola berbagai kepentingan lain antara perusahaan dan pemerintah.
Dengan komunikasi yang baik, perusahaan mendapatkan berbagai peluang yang dapat mendukung bisnis yang dijalankan.
Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, banyak bisnis dan industri bergantung pada kebijakan serta regulasi pemerintah untuk mendapatkan pendanaan atau menjaga kelangsungan operasional mereka.
Alasan sebuah organisasi memerlukan kehadiran government relations adalah karena hampir tidak ada aspek kehidupan modern yang benar-benar bebas dari pengaruh kebijakan pemerintah.
Mengutip RiseUp Strategy, di sektor swasta, perusahaan mungkin memiliki produk terbaik atau model bisnis paling solid, tetapi jika berhadapan dengan kebijakan publik yang tidak mendukung, perusahaan tersebut bisa menghabiskan banyak sumber daya hanya untuk mendorong keberlangsungan bisnis.
Peran dari seorang government relations adalah untuk membantu perusahaan berkomunikasi dengan pihak pemerintah, memahami aturan yang berlaku, membaca arah kebijakan ekonomi, dan menilai kondisi investasi.
Dilansir dari Sustainability Directory, jika peran government relations dijalankan dengan baik, bisa memberi dampak positif, seperti meningkatkan stabilitas, membuat kondisi usaha lebih bisa diprediksi, dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung.
Sebaliknya, jika diabaikan, bisnis bisa kehilangan banyak peluang atau bahkan terhambat oleh aturan yang membuat perusahaan sulit berkembang, bahkan mengancam keberlangsungan usaha.
Peran seorang government relations semakin besar di sektor-sektor yang memang sangat diatur pemerintah, seperti energi, kesehatan, dan keuangan, karena kebijakan baru biasanya langsung memengaruhi cara bisnis berjalan.
Untuk memperkuat posisi sebagai penasihat bisnis strategis, government relations dapat menerapkan beberapa pendekatan untuk mengelola hubungan antara perusahaan dan pemerintah.
Seperti dikutip dari CPT Corporate Secretarial salah satunya dengan menjalin hubungan jangka panjang dengan pejabat pemerintah yang akan membantu organisasi mendapatkan dukungan ketika menghadapi situasi sulit. Interaksi rutin dan komunikasi yang baik dapat membangun kepercayaan serta rasa saling mengenal.
Baca juga: 13 Skill Public Relations yang Wajib Dimiliki Humas untuk Bersaing di Era Digital
Berbeda dengan public relations, seorang government relations harus mengikuti informasi terbaru tentang peraturan dan undang-undang membantu organisasi mengantisipasi perubahan yang dapat memengaruhi operasional.
Dengan begitu, organisasi dapat menyiapkan langkah penyesuaian sejak awal untuk berkomunikasi dengan pemerintah.
Tidak hanya itu, government relations juga perlu berpartisipasi dengan asosiasi industri yang biasanya sudah memiliki jaringan hubungan pemerintah yang kuat.
Dengan bergabung, organisasi bisa memperluas pengaruhnya, memperkuat upaya advokasi, dan mendapatkan akses ke berbagai sumber daya yang dibagikan secara kolektif.
Memiliki hubungan yang baik dengan masyarakat lokal juga secara tidak langsung juga dapat memperkuat hubungan dengan pemerintah setempat. Dukungan publik sering kali memengaruhi keputusan dan kebijakan pemerintah daerah.
Bisnis harus mengikuti semua hukum dan aturan yang ditetapkan pemerintah. Mulai dari aturan lingkungan, undang-undang ketenagakerjaan, perlindungan konsumen, hingga ketentuan khusus di industri tertentu.
Jika perusahaan tidak patuh, risikonya bukan hanya denda dan masalah hukum, tetapi juga kerusakan reputasi yang bisa berdampak jangka panjang.
Menurut Sustainability Directory, tidak hanya soal kepatuhan, perusahaan juga bisa terlibat langsung dalam proses penyusunan kebijakan pemerintah.
Government relations bertugas untuk memberi masukan atas kebijakan yang dapat berdampak pada operasional atau keberlangsungan industri.
Government relations yang baik harus bisa memastikan komunikasi berjalan terbuka dan hubungan terjaga dengan semua pemangku kepentingan yang relevan.
Menjaga reputasi yang positif di mata regulator merupakan salah satu fondasi terpenting dalam hubungan perusahaan dengan pemerintah.
Reputasi yang baik membantu perusahaan mendapatkan akses komunikasi yang lebih mudah, dipercaya sebagai mitra yang bertanggung jawab, serta mengurangi potensi pengawasan berlebihan yang dapat menghambat operasional.
Dikutip dari McKinsey, pemerintah dan regulator merupakan kelompok pemangku kepentingan yang paling mampu memengaruhi nilai ekonomi perusahaan, hanya berada satu tingkat di bawah pelanggan.
Perusahaan yang mampu mengelola reputasinya dengan baik bahkan dapat menjadikannya sebagai keuntungan yang kompetitif sehingga memperkuat posisi mereka di mata regulator dan pembuat kebijakan.
Bagaimana perusahaan dapat mengembangkan strategi government relations yang baik dan berkualitas? Berikut lima langkah yang dapat dilakukan.
Identifikasi isu kebijakan publik yang relevan dengan perusahaan Anda. Selanjutnya, Anda dapat menetapkan tujuan spesifik yang ingin dicapai, misalnya memengaruhi perubahan kebijakan atau sekadar menjalin hubungan dengan legislator tertentu.
Mengutip Politico Pro, Anda juga dapat memerincinya seperti ingin terlibat dalam tiga pengembangan kebijakan utama dalam setahun, memastikan prioritas yang ingin dicapai dalam rancangan undang-undang yang dikaji pemerintah, hingga membangun hubungan dengan sejumlah pihak pembuat kebijakan yang berpengaruh.
Menetapkan tujuan semacam ini memastikan strategi Anda aktif dan fokus pada prioritas tertentu yang ingin dicapai.
Baca juga: 7 Jenis Public Relations untuk Perusahaan Anda, Wajib Tahu!
Pejabat pemerintah, pemimpin industri, maupun pihak lain berperan penting dalam membentuk kebijakan publik.
Anda mesti memahami siapa saja pihak-pihak pemangku kepentingan atau stakeholders yang berkaitan.
Dengan memahami profil, minat, maupun posisi mereka, Anda dapat menentukan siapa yang paling mungkin mendukung atau menentang tujuan kebijakan publik Anda.
Contohnya, jika perusahaan Anda ingin mengusulkan perubahan regulasi, Anda harus memahami kementerian atau lembaga mana yang berwenang, jalur birokrasi yang harus ditempuh, serta tahapan konsultasi publik yang mungkin terjadi.
Apabila Anda ingin menjalin hubungan jangka panjang dengan para stakeholders, Anda perlu menjalin komunikasi yang berkelanjutan.
Artinya, Anda perlu rencana komunikasi yang strategis untuk memastikan pesan yang jelas, konsisten, dan menarik.
Pemerintah cenderung lebih responsif terhadap inisiatif yang sejalan dengan agenda pembangunan nasional.
Misalnya, Anda dapat menyusun rencana komunikasi secara terjadwal mulai dari memperkenalkan visi misi perusahaan, mengadakan diskusi panel yang melibatkan pemerintah terkait regulasi terbaru, hingga mengirimkan policy brief yang berkaitan.
Anda juga dapat mengatur jadwal untuk pertemuan tatap muka, mengadakan event, maupun mengirim update secara berkala melalui email resmi, newsletter, dan medium lainnya.
Bergabung dengan kelompok masyarakat atau asosiasi industri tertentu dapat membantu Anda mendorong suatu kebijakan.
Upaya secara kolektif semacam ini biasanya lebih didengar karena menunjukkan bahwa isu yang diangkat memiliki dampak luas.
Akan tetapi, Anda juga harus memperhatikan bahwa asosiasi yang diajak berkolaborasi mesti memiliki agenda yang sejalan dengan kepentingan perusahaan Anda.
Regulasi dapat berubah dengan cepat bergantung pada situasi politik yang terjadi.
Penting bagi Anda untuk selalu memantau perkembangan terbaru, termasuk jika ada perubahan peraturan, rancangan undang-undang yang dibahas, maupun pergeseran prioritas pemerintah.
Salah satu praktik penerapan government relations pernah dilakukan aplikasi transportasi online, Grab, saat pemerintah Indonesia mulai mengatur ketentuan tentang transportasi berbasis aplikasi.
Sejumlah upaya yang dilakukan Grab yakni dengan mengikuti rapat dengar pendapat bersama Kementerian Perhubungan, memberikan data internal, hingga memberikan usulan tarif batas bawah dan atas sebagai bentuk solusi.
Dalam hal ini menunjukkan bahwa Grab tidak menolak regulasi dan mengedepankan dialog sehingga dapat tetap beroperasi sesuai aturan.
Baca juga: Mengenal Public Relations: Pengertian, Tugas, Jenjang Karier, Skill hingga Gaji
Contoh lainnya tertuang dalam penelitian yang diterbitkan jurnal Universitas Airlangga tentang strategi government relations PT PAL Indonesia (Persero).
Strategi ini dilakukan untuk memengaruhi Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) dalam penunjukan lead integrator alutsista matra laut tahun 2012.
Terdapat tiga strategi yang dilakukan yakni direct lobbying, audiensi, dan special events.
Untuk direct lobbying atau upaya lobi dilakukan PT PAL untuk memengaruhi para pengambil keputusan, dalam hal ini petinggi KKIP. Upaya lobi dilakukan langsung oleh direksi sebagai pelobi.
Strategi kedua yakni audiensi berupa pemaparan antara direksi dan para pengambil keputusan.
Pemaparan ini berbentuk presentasi untuk meyakinkan KKIP terkait kesiapan PT PAL sebagai lead integrator alutsista matra laut.
Selanjutnya, strategi yang terakhir yakni acara spesial berupa sidang pleno untuk memberikan kesempatan bagi perusahaan menunjukkan kemampuan dan menginformasikannya kepada masyarakat luas.
Dalam acara tersebut, PT PAL berusaha menunjukkan sebagai perusahaan yang pantas menjadi lead integrator alutsista matra laut.
Government relations adalah bagian penting dari PR untuk membangun komunikasi yang efektif dengan pemerintah.
Jika dijalankan dengan strategi yang tepat seperti lobbying, audiensi, hingga kolaborasi, perusahaan bisa mendapatkan dukungan kebijakan, memperkuat posisi bisnis, dan meningkatkan reputasi di mata publik dan pemangku kepentingan.
Anda juga perlu selalu update dengan berbagai perkembangan, termasuk jika ada perubahan peraturan, rancangan undang-undang yang dibahas, maupun pergeseran prioritas pemerintah.
Ingin membangun media relations untuk perusahaan Anda? RadVoice siap membantu Anda menyusun strategi dan menyampaikan pesan yang tepat agar berdampak bagi bisnis Anda.
We collaborate with you to tell your brand’s story, helping people better understand how you can transform their lives.
Copyright © 2025 RadVoice Indonesia | All Rights Reserved
Tell us about your project, and we will get back to you within one business day.
