Memahami Government Relations: Cara PR Bantu Perusahaan Adaptasi dengan Kebijakan

government relations

Government relations atau hubungan pemerintah merupakan salah satu jenis public relations yang berkaitan dengan komunikasi antara perusahaan dan pemerintah. 

Keberadaannya dinilai semakin penting agar perusahaan memahami proses pembuatan kebijakan.

Jika dijalankan dengan benar dan transparan, praktik government relations dapat menciptakan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat maupun dunia usaha. 

RadVoice Indonesia membahas lebih dalam tentang government relations sebagai berikut. 

Apa Itu Government Relations?

Saylor Academy menjelaskan, government relations adalah jenis PR yang menangani bagaimana suatu organisasi atau perusahaan berkomunikasi dengan pemerintah, regulator pemerintah, atau cabang legislatif dari pemerintah.

Bentuk komunikasi ini biasanya melibatkan pembahasan undang-undang atau kebijakan, program atau proyek pemerintah, alokasi dana pemerintah, dan lainnya.

Baca juga: 3+ Tips Menulis Press Release Pemerintahan, Gunakan Bahasa Sederhana

government relations
Government relations biasanya melibatkan pembahasan undang-undang atau kebijakan,  program atau proyek pemerintah, dan lainnya. (Foto oleh Freepik) 

Untuk itu, seorang praktisi government relations harus dapat menjadi mediator yang baik, mampu membangun hubungan yang positif dengan pemerintah, hingga mengelola berbagai kepentingan lain antara perusahaan dan pemerintah.

Dengan komunikasi yang baik, perusahaan mendapatkan berbagai peluang yang dapat mendukung bisnis yang dijalankan.  

Mengutip Link Komunika, beberapa peluang tersebut yakni:

  • Kemudahan akses ke sumber daya seperti subsidi, insentif, dan kontrak dengan pemerintah;
  • Pengurangan hambatan regulasi seperti perizinan yang rumit;
  • Dukungan saat kebijakan berubah;
  • Pengaruh dalam pembuatan kebijakan;
  • Meningkatkan reputasi positif di masyarakat.

Strategi Membangun Government Relations

Bagaimana perusahaan dapat mengembangkan strategi government relations yang baik dan berkualitas? Berikut lima langkah yang dapat dilakukan.

Prioritas Kebijakan

Identifikasi isu kebijakan publik yang relevan dengan perusahaan Anda. Selanjutnya, Anda dapat menetapkan tujuan spesifik yang ingin dicapai, misalnya memengaruhi perubahan kebijakan atau sekadar menjalin hubungan dengan legislator tertentu.

Mengutip Politico Pro, Anda juga dapat memerincinya seperti ingin terlibat dalam tiga pengembangan kebijakan utama dalam setahun, memastikan prioritas yang ingin dicapai dalam rancangan undang-undang yang dikaji pemerintah, hingga membangun hubungan dengan sejumlah pihak pembuat kebijakan yang berpengaruh. 

Menetapkan tujuan semacam ini memastikan strategi Anda aktif dan fokus pada prioritas tertentu yang ingin dicapai.  

Kenali Stakeholders

Pejabat pemerintah, pemimpin industri, maupun pihak lain berperan penting dalam membentuk kebijakan publik. 

Anda mesti memahami siapa saja pihak-pihak pemangku kepentingan atau stakeholders yang berkaitan.

government relations
Anda mesti memahami siapa saja pihak yang berkepentingan untuk mendukung atau menentang tujuan kebijakan publik Anda. (Foto oleh Freepik)

Dengan memahami profil, minat, maupun posisi mereka, Anda dapat menentukan siapa yang paling mungkin mendukung atau menentang tujuan kebijakan publik Anda. 

Contohnya, jika perusahaan Anda ingin mengusulkan perubahan regulasi, Anda harus memahami kementerian atau lembaga mana yang berwenang, jalur birokrasi yang harus ditempuh, serta tahapan konsultasi publik yang mungkin terjadi.

Buat Rencana Komunikasi

Apabila Anda ingin menjalin hubungan jangka panjang dengan para stakeholders, Anda perlu menjalin komunikasi yang berkelanjutan. 

Artinya, Anda perlu rencana komunikasi yang strategis untuk memastikan pesan yang jelas, konsisten, dan menarik. 

Pemerintah cenderung lebih responsif terhadap inisiatif yang sejalan dengan agenda pembangunan nasional.

Baca juga: Bagaimana Komunikasi Publik Pemerintah Merespons Tren #kaburajadulu

Misalnya, Anda dapat menyusun rencana komunikasi secara terjadwal mulai dari memperkenalkan visi misi perusahaan, mengadakan diskusi panel yang melibatkan pemerintah terkait regulasi terbaru, hingga mengirimkan policy brief yang berkaitan.  

Anda juga dapat mengatur jadwal untuk pertemuan tatap muka, mengadakan event, maupun mengirim update secara berkala melalui email resmi, newsletter, dan medium lainnya. 

Kolaborasi dengan Kelompok Masyarakat

Bergabung dengan kelompok masyarakat atau asosiasi industri tertentu dapat membantu Anda mendorong suatu kebijakan. 

Upaya secara kolektif semacam ini biasanya lebih didengar karena menunjukkan bahwa isu yang diangkat memiliki dampak luas.

Akan tetapi, Anda juga harus memperhatikan bahwa asosiasi yang diajak berkolaborasi mesti memiliki agenda yang sejalan dengan kepentingan perusahaan Anda. 

Pantau Perkembangan Regulasi

Regulasi dapat berubah dengan cepat bergantung pada situasi politik yang terjadi.

Penting bagi Anda untuk selalu memantau perkembangan terbaru, termasuk jika ada perubahan peraturan, rancangan undang-undang yang dibahas, maupun pergeseran prioritas pemerintah. 

Praktik Penerapan Government Relations

Salah satu praktik penerapan government relations pernah dilakukan aplikasi transportasi online, Grab, saat pemerintah Indonesia mulai mengatur ketentuan tentang transportasi berbasis aplikasi. 

Sejumlah upaya yang dilakukan Grab yakni dengan mengikuti rapat dengar pendapat bersama Kementerian Perhubungan, memberikan data internal, hingga memberikan usulan tarif batas bawah dan atas sebagai bentuk solusi.  

Dalam hal ini menunjukkan bahwa Grab tidak menolak regulasi dan mengedepankan dialog sehingga dapat tetap beroperasi sesuai aturan. 

government relations
Perusahaan biasanya akan menggelar tatap muka dengan pemerintah untuk membahas kebijakan terkait. (Foto oleh Freepik)

Contoh lainnya tertuang dalam penelitian yang diterbitkan jurnal Universitas Airlangga tentang strategi government relations PT PAL Indonesia (Persero).

Strategi ini dilakukan untuk memengaruhi Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) dalam penunjukan lead integrator alutsista matra laut tahun 2012.

Terdapat tiga strategi yang dilakukan yakni direct lobbying, audiensi, dan special events.

Untuk direct lobbying atau upaya lobi dilakukan PT PAL untuk memengaruhi para pengambil keputusan, dalam hal ini petinggi KKIP. Upaya lobi dilakukan langsung oleh direksi sebagai pelobi. 

Strategi kedua yakni audiensi berupa pemaparan antara direksi dan para pengambil keputusan.

Pemaparan ini berbentuk presentasi untuk meyakinkan KKIP terkait kesiapan PT PAL sebagai lead integrator alutsista matra laut. 

Selanjutnya, strategi yang terakhir yakni acara spesial berupa sidang pleno untuk memberikan kesempatan bagi perusahaan menunjukkan kemampuan dan menginformasikannya kepada  masyarakat luas. 

Dalam acara tersebut, PT PAL berusaha menunjukkan sebagai perusahaan yang pantas menjadi lead integrator alutsista matra laut. 

Kesimpulan

Government relations adalah bagian penting dari PR untuk membangun komunikasi yang efektif dengan pemerintah. 

Jika dijalankan dengan strategi yang tepat seperti lobbying, audiensi, hingga kolaborasi, perusahaan bisa mendapatkan dukungan kebijakan, memperkuat posisi bisnis, dan meningkatkan reputasi di mata publik dan pemangku kepentingan.

Anda juga perlu selalu update dengan berbagai perkembangan, termasuk jika ada perubahan peraturan, rancangan undang-undang yang dibahas, maupun pergeseran prioritas pemerintah. 

Contact Us!
Contact Us!
RadVoice Indonesia
Hello
Can we help you?