Fenomena #kaburajadulu yang viral di media sosial beberapa waktu belakangan menunjukkan pentingnya komunikasi publik pemerintah dalam menghadapi opini yang beredar di masyarakat.
Alih-alih menjawab persoalan, pemerintah justru memberikan pernyataan yang cenderung tak peduli.
Padahal viralnya #kaburajadulu mencerminkan kekhawatiran generasi muda pada kondisi sosial ekonomi Indonesia saat ini. Banyak anak muda yang merasa mencari peluang di luar negeri lebih menjanjikan ketimbang dalam negeri.
Seperti apa tanggapan pemerintah terhadap tagar tersebut? Lalu, bagaimana seharusnya komunikasi publik pemerintah dalam menghadapi tren itu?
Komunikasi Publik Pemerintah Tanggapi #kaburajadulu
RadVoice Indonesia telah merangkum penjelasan tentang komunikasi publik pemerintah dalam menghadapi viralnya #kaburajadulu. Berikut selengkapnya.
Bagaimana Tanggapan Pemerintah?
Tagar #kaburajadulu mulai beredar di platform X maupun berbagai media berita online sejak September 2023.
Mengutip The Conversation yang mengacu pada data Drone Emprit, tren tagar ini terus naik pada pertengahan 2024 dan memuncak pada awal 2025.
Hingga tagar ini terlacak diunggah oleh akun @amouraXexa pada 8 Januari 2025 dan viral pada 14 Januari 2025.
(Foto oleh Freepik)
Sejumlah pejabat publik telah merespons keviralan #kaburajadulu yang muncul di media sosial.
Salah satunya dari Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer yang merespons dengan santai tagar tersebut. Menurutnya tagar seperti itu tak perlu terlalu dipikirkan.
“Mau pergi ya silakan saja. Kalau memang tidak ingin kembali, juga tidak masalah, hi hi hi,” ujar Immanuel seperti dikutip dari pemberitaan di liputan6.com.
Baca juga: 3 Tips Wawancara Narasumber yang Sulit dan Tertutup
Sementara itu Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mempertanyakan kewarganegaraan masyarakat yang meramaikan #kaburajadulu di media sosial.
Dikutip dari pemberitaan detik.com, Nusron mengimbau kepada publik agar tidak sembarangan menyerukan tagar tersebut apabila tidak bisa menjamin kehidupan orang lain menjadi lebih baik.
“Nggak usah ajak-ajak orang yang sudah bekerja mapan di sini. Ya kalau cabut kemudian ditampung, kerja lebih bagus, ya nggak apa-apa. Kalau nggak, mau jadi gelandangan lagi, mau jadi tarzan?” ucapnya.
Sementara itu sejumlah pejabat publik lainnya juga turut mengomentari. Sebagian mendukung, ada pula yang meminta publik berhati-hati dan tak sembarangan #kaburajadulu.
Bagaimana Seharusnya Komunikasi Publik Pemerintah?
Komunikasi publik pemerintah sering kali tak menjangkau publik dengan tepat, bahkan kerap berujung blunder dan tak sensitif dengan isu yang dibicarakan. Termasuk dalam menanggapi viral #kaburajadulu di media sosial.
Sejumlah tantangan dalam komunikasi publik pemerintah di antaranya sebagai berikut:
Pesan Tidak Konsisten
Ketika pejabat pemerintah memberikan pernyataan yang tidak selaras berpotensi menimbulkan kebingungan di masyarakat.
Respons Lambat
Respons yang lambat dari pejabat publik membuat pemerintah terkesan tak peduli, bahkan dapat meningkatkan disinformasi di media sosial.
Tidak Transparan
Minimnya transparansi dalam penyampaian informasi akan mengakibatkan masyarakat kehilangan kepercayaan.
Tidak Memanfaatkan Platform Digital
Media sosial sebagai platform utama penyebaran informasi, masih belum dimanfaatkan secara maksimal oleh institusi pemerintah.
Mengutip dari Humas Indonesia, terdapat sejumlah cara yang dapat dilakukan untuk memperbaiki komunikasi publik pemerintah sebagai berikut:
Sampaikan Pesan dengan Efektif
Dalam menghadapi publik atau situasi tertentu, seorang pejabat publik harus dapat bicara dengan jelas dan menyampaikan pesan secara efektif. Keterampilan ini sangat penting untuk merespons berbagai persoalan maupun kebijakan.
Menjaga Reputasi
Seorang pejabat publik harus memiliki reputasi yang baik dan mendapat kepercayaan dari masyarakat. Reputasi yang solid akan membantu dalam menyampaikan informasi atau merespons suatu peristiwa.
Baca juga: 7 Langkah Hadapi Krisis PR di Media Sosial
Mampu Menyelesaikan Masalah
Pejabat publik harus memiliki keterampilan dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat.
Kemampuan ini memungkinkan mereka untuk memenuhi harapan publik serta mempertahankan kepercayaan yang diberikan.
Mempertahankan Kepercayaan
Kepercayaan merupakan kunci utama bagi pejabat dalam berkomunikasi dengan masyarakat. Masyarakat akan kesulitan untuk percaya pada pejabat yang tidak dapat menjaga integritasnya.
Kesimpulan
Komunikasi publik pemerintah perlu diperbaiki agar lebih efektif dan responsif terhadap isu yang berkembang di masyarakat.
Beberapa tantangan utama yang dihadapi adalah pesan yang tidak konsisten, respons yang lambat, kurangnya transparansi, dan pemanfaatan platform digital yang belum optimal.
Untuk memperbaiki hal ini, pemerintah harus menyampaikan pesan dengan jelas dan efektif, menjaga reputasi pejabat publik, memiliki keterampilan dalam menyelesaikan masalah, dan yang terpenting, mempertahankan kepercayaan publik.
